Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Parpol dan Pemilu | L2P UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
Beranda Tentang Kami Berita
  • E-Resources
    Indonesiana
    • Batavia Digital
    • Candi di Indonesia
    • Dokumentasi Perfilman Indonesia
    • Dokumentasi Sastra Indonesia
    • Kepustakaan Presiden RI
    • Keraton Nusantara
    • Pernaskahan Nusantara
    • Kepustakaan Tokoh Perfilman
    • Khasanah Pustaka Nusantara
    • Perpuspedia
    Pencarian
    • DOAJ
    • Google Scholar
    • JDIH
    • Bibliografi Nasional Indonesia
    • Katalog Induk Nasional
    • Bursa Efek Indonesia
    Alat
    • Mendeley
    • Zotero
    • Publish or Perish
    • Vos Viewer
    Sumber Belajar
    • Perpustakaan Digital
    • TED
    • Google Experiments
    • Sumber Belajar Kemdikbud
    • Ebook
  • Bantuan
    • Member Area
    • Beranda
    • Tentang Kami
    • Berita
    • Bantuan

    L2P UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

    Universitas Muhammadiyah Ponorogo


    Temukan setiap halaman yang menunggu untuk dibaca, setiap pengetahuan yang siap mengubah dunia.


    Pencarian Lanjutan
    Pencarian Spesifik

    Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Parpol dan Pemilu

    Tim Aneka Ilmu - Nama Orang; Danny Yustiniadi - Nama Orang;

    Buku Inti · 1999

    Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Pemilihan Umum merupakan perangkat hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan politik pada awal era Reformasi. Materi ini pada dasarnya mencakup UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur kebebasan pembentukan partai politik, hak dan kewajiban partai politik, serta mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Undang-undang ini disusun sebagai upaya mewujudkan sistem politik yang lebih terbuka, menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Selain mengatur persyaratan pembentukan partai politik, peraturan ini juga mengatur peserta pemilu, penyelenggara pemilu, tahapan pelaksanaan pemilu, sistem pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil pemilu. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam proses demokratisasi Indonesia setelah berakhirnya Orde Baru dan menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 1999.

    Penanda Bagikan
    Image of Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Parpol dan Pemilu

    About this edition
    Edisi: 1
    ISBN/ISSN: -
    Page count: xi; 183 hlm; ilus: 14 x 21 cm
    Published: 1999
    Format: text
    Penerbit: CV Aneka Ilmu
    Bahasa: Indonesia
    Tipe Isi: text
    Tipe Media: -
    Tipe Pembawa: -
    Ketersediaan
    #
    UMPO CORNER C (Rak UMPO CORNER C) 324.7 UND u
    B0453FIS
    Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
    Subjek
    Undang-Undang
    Versi lain/terkait

    Tidak tersedia versi lain

    Lampiran Berkas
    Tidak Ada Data
    Komentar

    Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

    Di Antara Kata, Kita Bertumbuh.

    L2P UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
    Universitas Muhammadiyah Ponorogo

    • Informasi
    • Layanan
    • Pustakawan
    • Area Anggota

    Tentang Kami

    As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

    Statistik Pengunjung Web

    Hari ini : 245 1 Pekan Terakhir : 1542 1 Bulan Terakhir : 6365 1 Tahun : 76365

    Cari

    masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

    Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

    © L2P UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO | Universitas Muhammadiyah Ponorogo